Jurnal Stia Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality

Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kota Bengkulu (Studi Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati)

Apriani Suita Putri — 2026-01-31

Studi ini ingin memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan mengandalkan teori Edward III yang meliputi 4 indikator seperti struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi serta disposisi. Serta faktor pendukung dan penghambat untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima. Studi ini sifatnya deskriptif dengan berpendekatan kualitatif, yang mengumpulkan datanya dari teknik dokumentasi, observasi serta wawancara.

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu (Studi Kasus Tentang Efektivitas dan Tantangan)

Nurhalimah Nurhalimah — 2026-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, serta mengidentifikasi efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Program BPNT merupakan salah satu bentuk transformasi kebijakan sosial pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, dan transparansi penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) melalui mekanisme non-tunai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pihak Dinas Sosial, aparatur kecamatan, pendamping sosial, serta penerima manfaat BPNT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BPNT di Kecamatan Ratu Samban secara umum berjalan cukup efektif. Program ini telah mampu meningkatkan kemudahan akses bantuan, ketepatan sasaran, serta mendorong penggunaan sistem digitalisasi bantuan sosial. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi di lapangan, antara lain gangguan teknis pada mesin EDC di e-warong, keterbatasan pemahaman teknologi bagi penerima lansia, serta faktor sosial budaya yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap bantuan non-tunai. Dari aspek efektivitas, indikator ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan kepuasan penerima menunjukkan hasil yang positif, sementara aspek administratif dan teknis memerlukan peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak bank penyalur.

Evaluasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Program Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu

Debi Jues — 2026-01-31

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada pada kategori baik. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik di Kelurahan Bentiring Permai sudah berjalan cukup efektif, cepat, dan sesuai prosedur. Aparatur kelurahan menunjukkan sikap ramah, komunikatif, disiplin, serta tanggung jawab tinggi dalam menjalankan tugas. Evaluasi berdasarkan lima indikator utama — produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas — semuanya memperoleh penilaian positif. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang belum memadai, serta prosedur administratif yang berjenjang.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Publik: Kajian Normatif Atas Jaminan HAM Aparatur Sipil Negara

Lefi Evti Handayani — 2026-01-31

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik dengan fokus pada jaminan hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara. Permasalahan yang dikaji meliputi persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara, implementasi diskresi dan risiko kriminalisasi, serta mekanisme perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana dalam penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Implementasi diskresi oleh aparatur sipil negara menghadapi risiko kriminalisasi tinggi meskipun diskresi merupakan kewenangan yang sah dan diperlukan. Mekanisme penyelesaian administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Disparitas putusan pengadilan menunjukkan belum adanya standar konsisten dalam menilai pertanggungjawaban pidana aparatur sipil negara yang berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan melalui penguatan instrumen hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pembentukan sistem kompensasi serta rehabilitasi bagi aparatur sipil negara yang dirugikan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif.

Optimalisasi Struktur Organisasi dalam Bisnis Herava untuk Mengatasi Hambatan pada SDM yang Terbatas

Desta Sarfani — 2026-01-29

This study aims to optimize the organizational structure of Herava, a herbal beverage brand founded by Generation Z students, in order to overcome the constraints of limited human resources within the team. The research focuses on improving the organizational structure, defining job descriptions, and refining the chain of command to enhance team coordination and work efficiency. A qualitative descriptive approach was used, with data collected through observation, interviews, and participatory group discussions. The results show that with a more organized structure and clear division of tasks, team performance can improve even with limited human resources. These findings provide valuable insights for innovation-based MSMEs, especially those managed by students, in maximizing resource management to support sustainable business development.

Persepsi Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Administrasi Kantor Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut

Rena Mulyawati — 2026-01-31

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan tujuan menggambarkan secara rinci dan faktual kondisi di lapangan mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi Pelayanan Umum, serta masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap pelayanan administrasi yang diberikan di Kantor Kelurahan Tanjung Agung. Pelayanan dinilai sudah berjalan secara efektif dan efisien, serta mampu memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat mengenai prosedur pengurusan administrasi, khususnya identitas diri. Proses pelayanan dilakukan melalui mekanisme yang teratur, yaitu masyarakat membawa berkas persyaratan, menunggu panggilan nomor antrean, kemudian menuju meja pelayanan untuk dilayani oleh petugas yang menanyakan keperluan administrasi yang diajukan

Srtategi Pengembangan Pariwisata Pantai Laguna di Kabupaten Kaur Untuk Meningkatkan Daya Tarik Pengunjung

Fitriani Fitriani — 2026-01-31

The purpose of this research is ti find out the strategy for the development of laguna beach for increase visitor attraction. The research uses qualitative research with a descriptive method. The types of data used in this research are primary and secondary data. Data collection techniques are through observation, iterviews, and documentation.The purpose of this research is to find out what tourism development strategies have been implemented at laguna beach to increase visitor attraction, and to find out what development are needed to increase visitor attraction , and to find out what are the supporting and inhibiting factors for the development of laguna beach tourism. The research informationts were taken directly with a target of 1 beach manager, 1 security officer, 1 cleaning staff, 3 traders, and 3 visitors. The data analysis technique used is data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of the research show that the businesses at laguna beach are culinary businesses, lodging business, toilet and bathroom business, parking lot business, swimming tube rental business, photo spot business. The results indicate that laguna beach posseses considerable potential in terms of natural beauty, accessibility, and community support. And for the inhibiting factor, it is the limited budget for the development of tourism. It is hoped that the implementation of these strategies can increase visitor interest and contribute to the sustainable development of tourism in kaur district and the results of the research on the development strategy of laguna beach tourism in kaur to increase visitor attraction, the strategies that have beeb carried out are improving existing infrastructure such as theentrance and exir reads to laguna beach, maintaining the existing facilities, creating photo spots and maintaining cleanliness around beach so that visitors always feel comfortable. The implemebtation of these strategies is expected to increase visitor interest and contribute to sustainable tourism development in kaur regency.

Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara TK II Polda Bengkulu

Rani Padila — 2026-01-31

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sehingga menjadi hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Hal itu berdasar pada prinsip bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Sebagai warga negara yang mengabdi kepada pemerintah, Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) dan keluarganya pun mendapatkan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar yang dijamin oleh Pemerintah. Pelayanan kesehatan adalah upaya, pekerjaan atau kegiatan kesehatan yang ditujukan untuk mencapai derajat kesehatan perorangan masyarakat yang optimal setinggi-tingginya Pusdokkes Polri, 2006. Pelayanan Kesehatan Polri adalah berbagai upaya yang dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang dimiliki Polri maupun non-Polri, terutama untuk melayani PPNP dan masyarakat umum yang ada di sekitarnya (Frans, Obing & Andika. 2023).

PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH DI KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH : Langkah Awal Implementasi Kebijakan

Restah Intan Tri Ristu — 2026-01-31

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis prinsip kekeluargaan. Namun, banyak koperasi di Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal pengelolaan dan pemberdayaan anggotanya. Program Koperasi Merah Putih (KMP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas koperasi, meningkatkan digitalisasi, serta mengembangkan koperasi modern di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program didukung oleh komunikasi yang baik antar pelaksana dan dukungan masyarakat. Namun, hambatan ditemukan pada aspek sumber daya manusia, infrastruktur, serta kurangnya pembinaan dan pendampingan teknis. Program ini dapat berjalan lebih efektif jika terdapat peningkatan koordinasi dan adaptasi kebijakan terhadap kondisi lokal.

Efektivitas Program Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sukarami Kecamatan Kaur Tengah Kabupaten Kaur Tahun 2025

Ramita Astrianai — 2026-01-31

This study aims to analyze the effectiveness of the Village Fund Program in the development of farm road infrastructure in Sukarami Village, Kaur Tengah District, Kaur Regency. The research focuses on five main aspects: (1) program planning, (2) program implementation, (3) community participation, (4) transparency and accountability, and (5) the program’s impact on community welfare. This research employed a descriptive qualitative method, using in-depth interviews, field observations, and documentation for data collection. The informants consisted of the Village Head, the Head of the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and 20 villagers who benefited directly from the program. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman (1994) through three main stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results showed that the implementation of the Village Fund Program for farm road construction in Sukarami Village was quite effective. The construction of a 1,200-meter concrete farm road significantly improved accessibility, reduced transportation time and costs by up to 25%, and enhanced agricultural productivity. However, community participation in planning and supervision remains limited, and several obstacles were identified, such as delayed fund disbursement, limited administrative capacity, and insufficient transparency and public dissemination of information. In conclusion, the Village Fund Program has made a significant contribution to improving farmers’ welfare, particularly by enhancing agricultural access roads. Nonetheless, its overall effectiveness can be further improved through increased community involvement, stronger accountability mechanisms, and sustainable infrastructure maintenance.

Prosedur dan Peran Staf Tata Usaha Dalam Pengelolaan Surat Keluar Melalui Aplikasi PESONA BAKESBANGPOL Kota Bandung

Ramayani Yusuf — 2026-01-31

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengelolaan surat keluar melalui aplikasi PESONA serta bagaimana peran staf tata usaha dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa prosedur pengelolaan surat keluar melalui aplikasi PESONA telah sesuai dengan prosedur pengelolaan surat keluar pada umumnya serta staf tata usaha di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung telah menjalankan perannya sebagai pengelola surat dan arsiparis serta menyadari perannya sebagai sumber informasi dalam sebuah organisasi dengan diterapkannya sistem pengarsipan ganda, yaitu secara manual dan digital terhadap setiap surat yang dikelola