Jurnal Stia Bengkulu : Committe to Administration for Education Quality

Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Terhadap Kedisiplinan dan Kepuasan Masyarakat Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Tri Purwanti, Sudriyanti Putri — Tue, 14 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Administerasi Terhadap Kedisiplinan Dan Kepuasan Masyarakat Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma”. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cross sectional. Penelitian ini melibatkan 132 orang sebagai responden. Sampel yang diambil adalah 100 orang dari seluruh populasi ini 1.020.002 orang dengan rumus Slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif dalam kepuasan masyarakat 0,758 dengan tingkat signifikan 95%. Itu berarti bahwa 75,8% kepuasan masyarakat yang menerima pelayanan di Desa Riak Siabun dan sisanya 24,2% adalah dipengaruhi oleh variabel independen lain yang belum ditunjukkan dalam penelitian ini, yang paling berpengaruh dalam memuaskan masyarakat yang menerima layanan adalah reliabilitas dengan koefisien regresi sebesar 0.867. Persamaan Teknik pengambilan sampel pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian saat ini yaitu menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sampel yang sama yaitu 100 responden. Penelitian terdahulu terdapat lima variabel bebas yang sama dengan penelitian saat ini diantaranya bentuk fisik (X1), reliabilitas (X2), daya tanggap (X3), jaminan (X4), empati (X5). Analisis data pada penelitian terdahulu sama dengan penelitian saat ini yaitu analisis regresi linier berganda

Analisis Perilaku Birokrasi Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Era Otonomi Daerah

Muhamad Tarom — Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku birokrasi aparatur pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada era otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola pelayanan publik secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan birokrasi, seperti rendahnya disiplin aparatur, lambannya proses pelayanan, kurangnya transparansi, serta minimnya orientasi pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku birokrasi aparatur pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Profesionalisme, responsivitas, akuntabilitas, disiplin kerja, dan etika pelayanan menjadi faktor penting dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, dukungan kepemimpinan, pemanfaatan teknologi informasi, serta budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan masyarakat turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformasi perilaku birokrasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan pengawasan, serta penerapan prinsip good governance guna mewujudkan pelayanan publik yang prima pada era otonomi daerah.

Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Lembaga Adat

Fikri Median, Sugeng Suharto, Jatmiko Yogopriyatno — Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat implementasi Peraturan
Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 14 Tahun 2021 tentang Lembaga Adat
berdasarkan empat aspek evaluasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif
deskriptif dengan total sampling sebanyak 48 responden, analisis mencakup
mean, standar deviasi, koefisien variasi, modus, dan analisis kesenjangan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda secara
keseluruhan berada pada kategori Sedang (Perlu Perbaikan) dengan mean
keseluruhan 2,28 (75,9% dari skor ideal 3,00). Aspek partisipasi dan
kendala memperoleh nilai terendah (mean=2,19; gap=0,81), sedangkan
aspek perbaikan program mencapai nilai tertinggi (mean=2,34; gap=0,66).
Sosialisasi Perda yang belum merata dan berkelanjutan, keterbatasan
anggaran, ketidakjelasan struktur lembaga adat, serta lemahnya koordinasi
antaraktor menjadi hambatan utama yang perlu segera ditangani secara
sistemik.

Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis

Andeska Putra, Suratman, Jatmiko Yogopriyatno — Thu, 16 Jul 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat implementasi Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembinaan AJGP berdasarkan empat aspek evaluasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan total sampling 100 responden, analisis mencakup mean, standar deviasi, koefisien variasi, modus, dan analisis kesenjangan. Hasil menunjukkan implementasi pada kategori perlu perbaikan dengan mean keseluruhan 2,10 (SD=0,76; CV=36,2%; gap=0,90). Aspek partisipasi dan kendala memperoleh mean terendah (2,05) dan aspek pelaksanaan program tertinggi (2,14). Seluruh item menunjukkan variabilitas sedang-tinggi (CV 33,9%–40,4%). Jumlah AJGP meningkat 41,9% selama 2017–2024.

Pendekatan Dynamic Governance Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Palembang (Studi Pada BAPPEDA Litbang Kota Palembang)

T. Safriansyah, Dian Anggraini — Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 +0000

Governance in Palembang City faces challenges regarding the suboptimal implementation of dynamic and collaborative governance in development planning. This study aims to analyze the dynamic governance approach carried out by the Bappeda Litbang of Palembang City using Neo and Chen’s framework, which encompasses three core thinking capabilities, that is thinking ahead, thinking again, and thinking across. A qualitative descriptive method was employed, with data gathered through triangulation techniques, including participant observation, in depth interviews, and documentation studies. The findings indicate that Bappeda Litbang has implemented dynamic governance approach fairly well. The thinking ahead capability is reflected in the formulation of long-term development plans aligned with national and provincial policies, as well as the utilization of integrated data systems and the Satu Data Indonesia framework. The thinking again capability is manifested through periodic evaluation mechanisms conducted quarterly, annually, and per planning period which are integrated into development planning documents. Meanwhile, thinking across is evident in cross agency coordination and broad stakeholder engagement through various forums. Nevertheless, the coordination process still encounters constraints regarding the consistent attendance of authorized decision-makers in coordination forums. Consequently, the standardization of cross sector participation mechanisms and the utilization of digital platforms are essential to achieve better policy integration and sustainable development planning in Palembang City.

Model Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan Berbasis Dana Desa

Alexsander Alexsander, Alamsyah Alamsyah, Hernowo Noviyanto, Rahiman Dani — Mon, 20 Jul 2026 00:00:00 +0000

This study aims to analyze the implementation model of village fund-based food security policy in several villages in Batik Nau Subdistrict, North Bengkulu Regency. Food security is a strategic issue influenced by structural, environmental, and local institutional capacity factors. Although Village Funds have been directed to support food security programs, their implementation at the village level still faces various challenges, such as limited human resources, low institutional capacity, and suboptimal coordination among stakeholders.This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key actors such as village governments, farmer groups, and the community. The analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model and the Contextual Interaction Theory (CIT) approach to understand the interaction between policy, actors, and local context.The results indicate that the implementation of food security programs has been carried out through participatory mechanisms and has produced outputs in the form of agricultural, livestock, and fishery activities. However, the outcomes are still limited to meeting household food needs and have not significantly improved community welfare. Supporting factors include community participation and local potential, while inhibiting factors include limited human resource capacity, weak institutional structures, and lack of assistance and program integration.This study concludes that an effective policy implementation model requires strengthening village institutional capacity, enhancing inclusive community participation, and adapting policies based on local context.

Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik: Studi Pada Kelurahan Segala Mider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung

Lies Kumara Dewi, Erwin Putubasai , Henni Kusumastuti , Fajar Sasora — Thu, 23 Jul 2026 00:00:00 +0000

Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bermutu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi pemerintahan khususnya Kelurahan. Hal ini disebabkan karena di Kelurahan, warganya dapat berinteraksi secara langsung dengan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung; dan 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Segala Mider telah berjalan cukup baik. Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui prosedur pelayanan yang jelas dan sistem pelaporan kinerja terstruktur. Prinsip aturan hukum dijalankan dengan pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, dan gratis tanpa pungutan biaya. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi di mading, banner, dan media online. Prinsip keterbukaan diimplementasikan dengan memberi akses masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran. Faktor penghambat utama adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, meliputi keterbatasan peralatan elektronik, ketidaknyamanan ruang tunggu dan fasilitas AC, serta fasilitas pendukung lainnya yang tidak optimal. Hambatan ini berdampak pada kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi pelayanan publik.