DISKURSUS POLITIK DALAM PROSES PEMEKARAN  WILAYAH PANTAI TIMUR (Study Kasus Kab. OKI Kawasan Timur OKI  Wilayah Pantai Timur)

Fitri Herdayani

doi:10.56135/jsb.v10i2.162

Authors

Fitri Herdayani Universitas Tamansiswa Palembang

DOI:

https://doi.org/10.56135/jsb.v10i2.162

Keywords:

Regional development, regional development process, local elite.

Abstract

The study aims to analyze about the regional development about discourse of the Pantai Timur region that wants the separation of the autonomy region of the Ogan Komering Ilir district that has a long process of journey from various local political elite. The method of research, using qualitative-descriptive method which is an inquiry strategy more pressing in search of meaning, using the Pareto political elite theory (1984-1923). Data are collected by interview techniques, data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results of this study found that. (1), that the discourse of the Pantai Timur development is the needs of the community, initiated local elites by building communications at government levels and community-level support. (2) the process of establishing a new district has a lot of constraints caused by the change of law from the central government in 2014. Therefore, the aspirations of the political elite and support of the regional community still have a long journey and process in creating new districts to achieve and earn positions and power in the new government institution.

References

Asfia, H. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Ajar Etikana, (2010) Dokumen Presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI)

Atep Afia Hidayat, Kab Oki dan Kab Pantai Timur, http://kpu.go.id/dmdocuments/1602_OKI.pdf , Diakses Tanggal 10 Oktober 2019

Arsip Dokumen presidium Pemekaran Kawasan Timur OKI (PPKT-OKI)

ASFIA, H. (2021). Analisis Urgensitas Pemekaran Daerah Provinsi Kotawaringin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

Beli, W. S. (2015), Peran Elite Politik Lokal Dalam Upaya Mendukung Pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi NTT, Politika, Vol, No, 2, Oktober 2015.

Bupati OKI Di Nilai Melanggar Pantai Timur Mulai Memanas, Harian Umum Kabar Sumatra Online, Rabu 7 Mei 2014.

Dua Wilayah Siap Dimekarkan, Tribun Sumsel, Kamis 2 Mei 2013.

Herman Kombuno (2014), “Pemekaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah”

http://www.bps.go.id/mstkab/mf2007, Daftar nama provinsi, kabupaten, kota menurut dasar hukum pembentukan wilayah, di akses pada tanggal 22 november 2019

http://www.kaboki.go.id, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Diakses Tanggal 10 Oktober 2019

http://www.balitbangham.go.id, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di akses tanggal 10 oktober 2019

Kalimantan Utara Berdiri Pada Tanggal 25 Oktober 2012 Dan Resmi Menjadi Propinsi Setelah Lepas Dari Kalimantan Timur Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur.

Kurniawan Agung Wicaksono, RUU DOB Berpotensi Dilimpahkan ke pemerintah baru, 29 september 2014 dalam Http://kabar24.bisnis.com/read/20140929/15/260139/ruu-dob-berpotensi-dilimpahkanke-pemerintah-baru, di akses pada 25 maret 2020.

La Ode Risma. (2015), Analisis Proses Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, Studi Tentang Tentang Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, Skripsi Ilmu Politik Pemerintahan, Makassar; Universitas Hasanuddin.

Muhammad Rohali, Bupati OKI Kaji Ulang Pemekaran Pantai Timur, SindoNews, Minggu 23 Maret 2014

Pantai Timur OKI Minta jadi Kabupaten, Sripo, Jumat, 27 September 2002.

Pantai Timur Menolak OKI Jadi Dua Kabupaten, Sumatra Ekspres, Jum’at 27 September 2002.

Pantai Timur dan Kikim Area Di Usulkan Jadi Kabupaten, Sriwijaya Post, Kamis, 2 Mei 2013

Penetapan RUU DOB kembali mundur dalam http://www.pikiranrakyat.com/nasional/2014/09/29/298967/penetapan-ruu--dob kembali-mundur. Di akses pada tanggal 15 maret 2020.

Pratama, M.R. (2010). Politik Pemekaran Wilayah Kasus Proses Pembentukan Kota Tanggerang Selatan, Skripsi Ilmu politik, Jakarta fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,

Pratama, H. (2014) Peran Elit Politik Terhadap Masyarakat Menjelang Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Skripsi Ilmu Pilitik, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Ramadhani, E. T. (2018). Proses Politik Dalam Upaya Pemekaran Daerah Kabupaten Berau Pesisir Selatan (Doctoral Dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).

Ribuan MPT Tuntut Pemekaran Wilayah Timur, Sumatra Ekspres, Rabu 16 September 2002

Ryaas, Rasyid. (2003). Otonomi Daerah Dan Demokrasi Bangsa, Jakarta Selatan, Yarsifwatampone, Cet Ke-2,

Santoso, L. (2012), Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, supremasi hukum Vol. 1, No. 2, Desember 2012.

S. Aminah. Roikan, (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik, Prenademedia Group, Jakarta Timur, Cet Ke 1,

T. P. Varman, (2001). Teori Politik Modern, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, Cet, Ke-6,

Wulandari, A. (2015), Revolusi Mental Pembentukan Karakter Bangsa Indonesia, Yokyakarta; Penerbit Media Pressindo, Cet, Ke-1 65 DOB di bahas ulang, radar pena.com, 6 Februari 2015, dalam http://radarpena.com/read/2015/02/06/15478/5/2/65-DOB-dibahas Ulang#sthash.SY3jHaQC.dpuf, di akses pada 25 M