Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Publik: Kajian Normatif Atas Jaminan HAM Aparatur Sipil Negara

Abstract

Penelitian ini mengkaji penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dalam administrasi publik dengan fokus pada jaminan hak asasi manusia bagi aparatur sipil negara. Permasalahan yang dikaji meliputi persinggungan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara, implementasi diskresi dan risiko kriminalisasi, serta mekanisme perlindungan HAM dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah yang dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan batasan antara kesalahan administratif dan tindak pidana dalam penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Implementasi diskresi oleh aparatur sipil negara menghadapi risiko kriminalisasi tinggi meskipun diskresi merupakan kewenangan yang sah dan diperlukan. Mekanisme penyelesaian administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum. Disparitas putusan pengadilan menunjukkan belum adanya standar konsisten dalam menilai pertanggungjawaban pidana aparatur sipil negara yang berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan penegakan hukum yang lebih berkeadilan melalui penguatan instrumen hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pembentukan sistem kompensasi serta rehabilitasi bagi aparatur sipil negara yang dirugikan untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang komprehensif.