Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik: Studi Pada Kelurahan Segala Mider, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung
DOI:
https://doi.org/10.56135/jsb.v12i2.397Keywords:
Good Governance, Pelayanan Publik. Administrasi PublikAbstract
Tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bermutu merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam organisasi pemerintahan khususnya Kelurahan. Hal ini disebabkan karena di Kelurahan, warganya dapat berinteraksi secara langsung dengan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kantor Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung; dan 2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip good governance di Kelurahan Segala Mider telah berjalan cukup baik. Prinsip akuntabilitas diterapkan melalui prosedur pelayanan yang jelas dan sistem pelaporan kinerja terstruktur. Prinsip aturan hukum dijalankan dengan pelayanan yang adil, tidak diskriminatif, dan gratis tanpa pungutan biaya. Prinsip transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi di mading, banner, dan media online. Prinsip keterbukaan diimplementasikan dengan memberi akses masyarakat untuk menyampaikan kritik dan saran. Faktor penghambat utama adalah sarana dan prasarana yang belum memadai, meliputi keterbatasan peralatan elektronik, ketidaknyamanan ruang tunggu dan fasilitas AC, serta fasilitas pendukung lainnya yang tidak optimal. Hambatan ini berdampak pada kecepatan, kenyamanan, dan efisiensi pelayanan publik.
References
Afrinal. (2009). Jenis penerapan ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara.
Dwiyanto, A. (2008). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik (Edisi ke-4). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Elwood, S. (1993). Parish and Town Councils: Financial Accounting and Management. Local Government Studies, 19(3), 368-386.
Hasibuan, M. S. P. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi ke-9). Jakarta: Bumi Aksara.
Kaloh, J. (2010). Kepemimpinan Kepala Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahmudi. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta: STIE YKPN
Majone, G., & Wildavsky, A. (1979). Implementation as Evolution. In J. L. Pressman & A. Wildavsky (Eds.), Implementation (2nd ed.). Berkeley: University of California Press.
Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mukarom, Z., & Laksana, M. W. (2016). Membangun Kinerja Pelayanan Publik Menuju Clean Government and Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.
Sedarmayanti. (2003). Good Governance (Kepemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
Sedarmayanti. (2004). Good Government (Pemerintahan yang Baik). Bandung: Mandar Maju.
Sedarmayanti. (2010). Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja. Bandung: Mandar Maju
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kebijakan. Bandung: Alfabeta.
Wahab, S. A. (1990). Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Rineka Cipta
Wildavsky, A. (1983). Implementation as adaptation.Implementation, 2, 190-213.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Lies Kumara Dewi; Erwin Putubasai; Henni Kusumastuti; Fajar Sasora

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.






