Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima di Kota Bengkulu (Studi Pasar Panorama Kecamatan Singaran Pati)

Apriani Suita Putri; Azuwandri Azuwandri; Ridianto Ridianto

doi:10.56135/jsb.v12i1.296

Authors

Apriani Suita Putri Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Azuwandri Azuwandri Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu
Ridianto Ridianto Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

DOI:

https://doi.org/10.56135/jsb.v12i1.296

Keywords:

Kebijakan, Pmerintah, Pasar Panoarama

Abstract

Studi ini ingin memahami Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan mengandalkan teori Edward III yang meliputi 4 indikator seperti struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi serta disposisi. Serta faktor pendukung dan penghambat untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan pedagang kaki lima. Studi ini sifatnya deskriptif dengan berpendekatan kualitatif, yang mengumpulkan datanya dari teknik dokumentasi, observasi serta wawancara.

References

Agustino, L. (2017). Dasar-dasar kebijakan publik. Bandung: Alfabeta.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Hidayat, M. (2019). Analisis faktor penghambat dan pendukung penataan PKL di Pasar Tradisional Kota Bandung (Tesis). Universitas Padjadjaran, Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 06 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pasar.

Rahman, A. (2021). Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan PKL. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 15(1), 45–57.

Rahmawati, D. (2020). Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Surabaya (Skripsi). Universitas Airlangga, Surabaya.

Sari, N. P., & Nugroho, R. (2020). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan. Jurnal Administrasi Publik, 8(2), 112–124.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Winarno, B. (2014). Kebijakan publik: Teori, proses, dan studi kasus. Yogyakarta: CAPS.• Anggresu, G. (2019). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Kota Manado). Jurnal Administrasi Publik. ejournal.unsrat.ac.id

Sujatna, Y. (2018). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat (JPM). (PDF tersedia). E-Journal Unikama Purbo, P. (tahun). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Johar, Semarang. (laporan/skripsi; tersedia di Neliti). Neliti Rohman, M. R. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima. IRPIA Journal / jurnal lokal (studi dan literatur terkait). ejournal.irpia.or.id

Virsaliana, R. M. (2014). Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang. Journal of Politics and Government Studies (Undip). E-Journal Undip

Purwanto, J. A. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Pasca COVID-19. Jurnal (Universitas Widya PGRI Ponorogo / UWP). jurnal.uwp.ac.id

Firmansyah, A. (2017). Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menata Pedagang Kaki Lima (kajian sejarah/publikasi lokal). (terindeks di ejournal/UMMAT). Jurnal UMMAT Dokumen skripsi: Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Pasar Mandai, Makassar). (digilib Unismuh — tersedia full text PDF). Perpustakaan Digital Unismuh

Renald, F. (2025). Implementasi Regulasi Penataan Pedagang Kaki Lima (evaluasi Pergub). Binamulia / ejournal hukum (PDF tersedia). ejournal.hukumunkris.id

Hanandini, D. (2025). Pemanfaatan Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kota Pariaman. Jurnal SIMBOL / e-journal kampus (PDF tersedia). mail.ejournal.stisipimambonjol.ac.id